SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

Pasal 1: Penerimaan Fasilitas Pembiayaan

Penerima Fasilitas menyatakan menerima fasilitas pembiayaan ini, dan menyetujui bahwa pencairannya dilakukan kepada Penyedia Barang, setelah Penerima Fasilitas memenuhi seluruh kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini.

Pasal 2: Tata Cara Pembayaran dan Biaya

  1. Penerima Fasilitas sepakat untuk membayar kembali Hutang Pembiayaan secara tertib, teratur dan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati/tidak terlambat. Jika tanggal jatuh tempo bertepatan dengan libur nasional, maka angsuran diterima 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
  2. Cara pembayaran dilakukan melalui: Outlet Payment Point yang ditunjuk, Kantor Pemberi Fasilitas atau cara lain yang disetujui oleh Pemberi Fasilitas. Segala beban biaya yang timbul akibat cara pembayaran sepenuhnya ditanggung oleh Penerima Fasilitas dan harus dibayarkan seketika lunas.
  3. Pembayaran dapat menggunakan Cek/Bilyet Giro, dengan ketentuan Cek/Bilyet Giro dianggap sebagai pembayaran sah dan efektif apabila Cek/Bilyet Giro tersebut telah diuangkan atau dipindahbukukan, dan pembayaran tersebut harus dibuat atas nama Pemberi Fasilitas dan kata “pembawa” pada Cek dicoret. Perbedaan tanggal efektif penerimaan pembayaran angsuran yang melebihi jatuh tempo akan dihitung sebagai keterlambatan.
  4. Pembayaran dibuktikan dengan kuitansi resmi/e-kuitansi dari Pemberi Fasilitas/outlet payment point yang ditunjuk. Pembayaran dianggap sah setelah dicatatkan dan telah efektif pada rekening milik Pemberi Fasilitas.
  5. Penerima Fasilitas menjamin bahwa dana yang digunakan untuk pelunasan Hutang Pembiayaan/Barang Jaminan yang diserahkan berasal dari sumber dana sah dan bukan berasal dari tindak pidana khususnya yang terkait APU PPT dan PPPSM.

Pasal 3 : Ketentuan Sanksi Keterlambatan dan Biaya

  1. Penerima Fasilitas wajib membayar Denda atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran, yang akan ditagihkan sekaligus dan dibayarkan seketika.
  2. Pemberi Fasilitas berhak untuk memungut Biaya kepada Penerima Fasilitas yang timbul kemudian akibat kesalahan Penerima Fasilitas, sebagaimana telah disepakati.
  3. Penerima Fasilitas dimungkinkan untuk melakukan pembayaran dipercepat (“Pelunasan Dipercepat“). Pelunasan Dipercepat mengikuti persyaratan dan atau perhitungan Pemberi Fasilitas, dimana Penerima Fasilitas wajib untuk melunasi seluruh kewajibannya, berikut biaya-biaya yang mungkin timbul (apabila ada).

Pasal 4: Ketentuan Barang dan Barang Jaminan

  1. Pemberi Fasilitas bukanlah penjual Barang, sehingga tidak bertanggungjawab atas cacat Barang saat penyerahan/pemakaian. Apabila terdapat kondisi tersebut diatas, Penerima Fasilitas dapat menuntut Pihak Penyedia Barang.
  2. Sebagai jaminan pelunasan kewajibannya, Penerima Fasilitas wajib menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB dan asli faktur) atas Barang yang dibiayai kepada Pemberi Fasilitas. Pemberi Fasilitas dengan ini menjamin keberadaan dan keamanan bukti kepemilikan Barang Jaminan yang diserahkan, dan akan dikembalikan kepada Penerima Fasilitas saat dilunasinya seluruh kewajibannya.
  3. Penerima Fasilitas wajib memelihara dan menjaga Barang Jaminan, apabila terdapat kerusakan Barang Jaminan maka Penerima Fasilitas wajib untuk memperbaikinya dengan biaya yang ditanggung oleh Penerima Fasilitas Dan Penerima Fasilitas mengijinkan Pemberi Fasilitas/Kuasanya melihat Barang Jaminan dimanapun berada.
  4. Penerima Fasilitas dilarang untuk menjual/ memindahtangankan/ mengalihkan, menggadaikan, mengubah kondisi dan menyewakan Barang tanpa persetujuan tertulis Pemberi Fasilitas. Tindakan Penerima Fasilitas yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana karena dianggap melakukan tindakan penggelapan sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemberi Fasilitas tidak bertanggung jawab atas segala dampak hukum yang timbul akibat tindakan Penerima Fasilitas
  5. Pemberi Fasilitas berhak untuk menilai Barang Jaminan selama periode jangka waktu perjanjian, apabila Barang Jaminan dianggap Pemberi Fasilitas nilainya menjadi tidak layak, maka Penerima Fasilitas wajib mengganti Barang Jaminan dengan perhitungan nilai minimal sesuai dengan sisa kewajibannya.

Pasal 5 : Ketentuan Asuransi

  1. Penerima Fasilitas sepakat untuk mengasuransikan dengan leasing clause atas Barang Jaminan pada asuransi rekanan Pemberi Fasilitas, dengan biaya ditanggung Penerima Fasilitas.
  2. Saat Klaim Asuransi, Penerima Fasilitas wajib menginformasikan kepada Pemberi Fasilitas 2×24 jam setelah kejadian dan melengkapi dokumen klaim sesuai ketentuan. Keterlambatan melengkapi dokumen, sehingga klaim ditolak menjadi tanggung jawab Penerima Fasilitas. Penerima Fasilitas tetap wajib membayar kewajibannya sampai lunas. Selama proses klaim, Penerima Fasilitas tetap berkewajiban membayar angsuran/kewajibannya, apabila terlambat dikenakan denda sesuai ketentuan.
  3. Penerima Fasilitas sepakat untuk menggunakan pencairan klaim asuransi untuk membayar seluruh kewajibannya sampai lunas. Apabila terdapat kelebihan, maka akan dikembalikan kepada Penerima Fasilitas, namun demikian apabila masih terdapat sisa Kewajiban yang belum terbayarkan, maka Penerima Fasilitas wajib untuk melunasinya.

Pasal 6 : Hak dan Kewajiban Para Pihak

  1. Penerima Fasilitas menyatakan bahwa seluruh informasi dan dokumen yang disampaikan adalah benar dan akurat, dan apabila sebaliknya maka sepakat dinyatakan wanprestasi atas fasilitas ini.
  2. Penerima Fasilitas wajib melakukan Pengkinian Data dengan memberitahukan apabila terdapat perubahan informasi datanya (status pernikahan, tempat tinggal, nomor telepon, tempat pekerjaan dan informasi lainnya) kepada Pemberi Fasilitas.
  3. Bea materai dan ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab dan dibayar oleh Penerima Fasilitas. Dan Para Pihak sepakat bahwa seluruh pembukuan/pencatatan Pemberi Fasilitas merupakan bukti mengikat dan sempurna terhadap Penerima Fasilitas.
  4. Penerima Fasilitas berhak mendapatkan informasi terkait perubahan Perjanjian/ Produk Layanan (apabila ada) selambatnya 30 hari sebelum diberlakukannya perubahan tersebut. Penerima Fasilitas berhak untuk menyampaikan keberatan/tidak setuju selambatnya 14 hari sejak tanggal pemberitahuan, melebihi jangka waktu tersebut maka dianggap menyetujui.
  5. Penerima Fasilitas menyatakan bahwa layanan/produk telah sesuai dengan kebutuhannya, dan Pemberi Fasilitas telah menyampaikan persetujuan/penolakan mengacu pada SLA yang berlaku.
  6. Pemberi Fasilitas dapat melakukan pengalihan piutang/hak tagih kepada pihak lain dengan memberikan pemberitahuan sebelumnya selambatnya 30 hari sebelum keberlakukan, dan Penerima Fasilitas dapat menyampaikan keberatan selambatnya 14 hari sejak tanggal surat pemberitahuan, apabila tidak maka dianggap melakukan persetujuan.

Pasal 7: Perlindungan Data Pribadi

  1. Pemberi Fasilitas akan menjaga kerahasiaan dan perlindungan data pribadi dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan yang berlaku, berikut memastikan cyber security yang berlaku. Atas data/informasi yang diberikan, Penerima Fasilitas dapat meminta salinan akses data/informasi kepada Pemberi Fasilitas.
  2. Penerima Fasilitas dengan ini menyatakan persetujuannya dan memberikan izin kepada Pemberi Fasilitas untuk menggunakan/memproses, melakukan pertukaran/transfer data/informasi Penerima Fasilitas untuk TUJUAN: Pengolahan/analisa persetujuan pembiayaan berikut menggunakan dukungan dari pihak ketiga untuk tujuan pengambilan putusan kredit/pembiayaan; Pemeriksaan dari regulator/instansi yang berwenang/pihak Bank/Lembaga Keuangan lainnya serta tujuan lainnya yang terkait dengan Perjanjian Pembiayaan ini, termasuk namun tidak terbatas pada tujuan pemasaran produk jasa keuangan.
  3. Penerima fasilitas mengizinkan Pemberi Fasilitas untuk memberikan informasi dan data Penerima Fasilitas kepada penyedia layanan Sertifikasi Elektronik rekanan Pemberi Fasilitas, dengan menyetujui syarat dan ketentuan https://privy.id/id/kebijakan-privasi dan Perjanjian Kepemilikan Sertifikat Elektronik, Kebijakan Privasi, serta Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik yang dapat diakses melalui https://repo.vida.id.

Pasal 8:  Penagihan

  1. Penagihan akan dilakukan kepada Penerima Fasilitas dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan norma masyarakat yang berlaku.
  2. Penerima fasilitas sepakat dan menyetujui untuk dilakukan penagihan ditempat alamat penagihan atau domisili Penerima Fasilitas, namun tidak terbatas pada tempat kedudukan Penerima Fasilitas lainnya apabila melakukan wanprestasi atas fasilitas pembiayaan ini.
  3. Penerima Fasilitas sepakat untuk dilakukan penagihan pembayaran yang dilakukan pada setiap hari kerja pukul 08.00 sd 20.00, dimana Penerima  Fasilitas setuju apabila melakukan wanprestasi atas pembayaran yang diperjanjikan  bersedia dilakukan penagihan diluar waktu tersebut.

Pasal 9: Pernyataan Wanprestasi dan Penyerahan Barang Jaminan Secara Sukarela serta Pelunasan

  1. Telah terjadi wanprestasi apabila terdapat kejadian salah satu hal dibawah ini :
    – Penerima Fasilitas minimal lalai/tidak memenuhi/gagal memenuhi satu/lebih Kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
    – Penerima Fasilitas tidak/lalai/terlambat melakukan pembayaran angsuran/ membayar namun melebihi tanggal jatuh temponya.
    – Melakukan perbuatan yang dilarang dalam Perjanjian ini, antara lain: menjual/ memindahtangankan/ mengalihkan/ menggadaikan/ mengubah Barang Jaminan tanpa persetujuan dari Pemberi Fasilitas.
    – Tidak menjaga dan merawat Barang Jaminan dengan baik yang menjadi tanggung jawab dari Penerima Fasilitas.
    – Penerima Fasilitas tersangkut perkara pidana yang diancam hukuman di atas 5 (lima) tahun, atau Penerima Fasilitas dinyatakan pailit, harta kekayaannya disita.
  2. Dengan terjadinya salah satu keadaan Wanprestasi/Cidera Janji tersebut di atas, maka: Pemberi Fasilitas memberi Surat Pemberitahuan/Surat Peringatan (I s.d Terakhir dengan jangka waktu dan informasi penagihan yang tercantum dalam surat tersebut) kepada Penerima Fasilitas untuk segera memenuhi kewajibannya.
  3. Apabila Penerima Fasilitas tidak melakukan kewajibannya meskipun telah diberi peringatan sesuai ketentuan, maka Penerima Fasilitas menyatakan diri telah terbukti melakukan Wanprestasi/Cidera Janji terhadap Perjanjian ini.
  4. Terhadap tindakan Wanprestasi/Cidera Janji yang telah dilakukan dan diakui Penerima Fasilitas sebagaimana tersebut di atas, maka:
    – Pemberi Fasilitas berhak menuntut pelunasan seketika dan sekaligus lunas kepada Penerima Fasilitas, dan
    – Apabila tidak dilunasi Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan sepakat untuk menyerahkan Barang Jaminan secara sukarela yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan, untuk dilakukan penjualan dengan harga yang baik sesuai kondisinya guna melunasi seluruh kewajiban.

Pasal 10 : Penjualan Barang Jaminan

  1. Penerima Fasilitas dapat melakukan pelunasan/penyelesaian kewajibannya kepada Pemberi Fasilitas setelah dilakukan penyerahan Barang Jaminan.
  2. Pemberi Fasilitas akan melakukan penjualan atas Barang Jaminan melalui proses penjualan Barang Jaminan dengan mekanisme penjualan lelang atau di bawah tangan berdasarkan persetujuan Penerima Fasilitas.
  3. Hasil penjualan Barang Jaminan akan diperhitungkan sebagai pembayaran seluruh Kewajiban Penerima Fasilitas, jika terdapat kekurangan maka Penerima Fasilitas tetap diwajibkan membayar sisanya sampai dengan lunas. Namun demikian sebaliknya jika terdapat kelebihan akan dikembalikan kepada Penerima Fasilitas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dilakukan pelunasan.

Pasal 11 : Jangka waktu dan Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak, dan telah memenuhi ketentuan masa jeda perjanjian, dimana akan berakhir apabila Penerima Fasilitas telah melunasi seluruh Kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 12 : Pengaduan Konsumen dan Penyelesaian Sengketa

  1. Penerima Fasilitas dapat melakukan Pengaduan Konsumen melalui halomega@megafinance.co.id/hotline (021)22777999 dan akan diberikan bukti konfirmasi penerimaan pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku serta ditatakelolakan dengan tertib.
  2. Penerima Fasilitas wajib melengkapi dokumen pendukung keluhan yang dipersyaratkan selambatnya 10 hari kerja sejak pengaduan. Apabila telah lengkap maka Pemberi Fasilitas dapat menanggapi/menindaklanjuti selambatnya 10 hari kerja sejak lengkap. Pemberi Fasilitas dapat menolak pengaduan apabila dokumen tidak lengkap dan atau sesuai ketentuan pengecualian yang berlaku
  3. Segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak setuju untuk memilih cara penyelesaian secara musyawarah mufakat antara Para Pihak. Jika tidak dapat diselesaikan, maka Para Pihak sepakat diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang telah disetujui oleh OJK, dalam hal ini adalah LAPS SJK, di mana putusan LAPS SJK bersifat final dan mengikat Para Pihak.
  4. Jika tidak menggunakan LAPS SJK, maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui pengadilan dengan memilih domisili hukum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 13 : Keadaan Memaksa

  1. Segala permasalahan yang timbul akibat adanya keadaan memaksa (force majeure) akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak.
  2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa, maka salah satu pihak wajib memberikan pemberitahuan dan menyampaikan bukti yang relevan selambatnya 7 (tujuh) hari sejak kejadian memaksa. Keterlambatan pemberitahuan dapat menjadikan tidak diterimanya pemberitahuan keadaan memaksa tersebut.

Pasal 14: Lain-lain

  1. Segala sengketa atau risiko kerugian lainnya yang timbul selama Perjanjian ini berlangsung, termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumentasi/Barang/Barang Jaminan, tidak akan menghalangi pelaksanaan Perjanjian ini.
  2. Jika terdapat pihak lain yang terkait dalam pembiayaan ini, maka:
    1. Pemberi Fasilitas berhak mewakili dengan menerima kuasa atau menunjuk wakil dengan memberi kuasa kepada pihak lain tersebut untuk menandatangani, mengurus serta melaksanakan segala hak, kepentingan, tanggung jawab dan Kewajiban selaku Pemberi Fasilitas/yang diwakilinya.
    2. Pemberi Fasilitas berhak atas angsuran dan jaminan secara paripasu dan proporsional menurut pembiayaan, sesuai hak masing-masing.
  3. Semua kuasa dan wewenang yang diberikan Penerima Fasilitas kepada Pemberi Fasilitas sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini. Oleh karena itu kuasa tersebut tidak akan berakhir oleh sebab apapun termasuk sebab yang diatur dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdata selama Penerima Fasilitas belum melunasi kewajibannya/belum memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini.
  4. Semua lampiran dan dokumen-dokumen yang turut ditandatangani dalam rangka Perjanjian ini, menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini. Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
  5. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
  6. Penandatanganan perjanjian dan verifikasi identitas dilakukan secara digital dengan tandatangan dan verifikasi digital yang tersertifikasi.

SYARAT DAN KETENTUAN SYARIAH

Pasal 1: Penerimaan Fasilitas Pembiayaan

Penerima Fasilitas menyatakan menerima fasilitas pembiayaan ini, dan menyetujui bahwa pencairannya dilakukan kepada Penyedia Barang, setelah Penerima Fasilitas memenuhi seluruh kewajiban yang ditentukan dalam Akad ini.

Pasal 2: Tata Cara Pembayaran dan Biaya

  1. Penerima Fasilitas sepakat untuk membayar kembali Hutang Pembiayaan secara tertib, teratur dan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati/tidak terlambat. Jika tanggal jatuh tempo bertepatan dengan libur nasional, maka angsuran diterima 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
  2. Cara pembayaran dilakukan melalui: Outlet Payment Point yang ditunjuk, Kantor Pemberi Fasilitas atau cara lain yang disetujui oleh Pemberi Fasilitas. Segala beban biaya yang timbul akibat cara pembayaran sepenuhnya ditanggung oleh Penerima Fasilitas dan harus dibayarkan seketika lunas.
  3. Pembayaran dapat menggunakan Cek/Bilyet Giro, dengan ketentuan Cek/Bilyet Giro dianggap sebagai pembayaran sah dan efektif apabila Cek/Bilyet Giro tersebut telah diuangkan atau dipindahbukukan, dan pembayaran tersebut harus dibuat atas nama Pemberi Fasilitas dan kata “pembawa” pada Cek dicoret. Perbedaan tanggal efektif penerimaan pembayaran angsuran yang melebihi jatuh tempo akan dihitung sebagai keterlambatan.
  4. Pembayaran dibuktikan dengan kuitansi resmi/e-kuitansi dari Pemberi Fasilitas/outlet payment point yang ditunjuk. Pembayaran dianggap sah setelah dicatatkan dan telah efektif pada rekening milik Pemberi Fasilitas.
  5. Penerima Fasilitas menjamin bahwa dana yang digunakan untuk pelunasan Hutang Pembiayaan/Barang Jaminan yang diserahkan berasal dari sumber dana sah dan bukan berasal dari tindak pidana khususnya yang terkait APU PPT dan PPPSM.

Pasal 3 : Ketentuan Sanksi Keterlambatan dan Biaya

  1. Penerima Fasilitas yang mampu tetapi menunda–nunda pembayaran/tidak mempunyai itikad baik untuk membayar kewajibannya, maka akan dikenakan sanksi berdasarkan prinsip Ta’zir sesuai ketentuan, yang akan digunakan sebagai dana sosial, ditambah dengan ganti kerugian (Ta’widh) yang besarnya ditentukan sesuai dengan realisasi.
  2. Pemberi Fasilitas berhak untuk memungut Biaya kepada Penerima Fasilitas yang timbul kemudian akibat kesalahan Penerima Fasilitas, sebagaimana telah disepakati.
  3. Penerima Fasilitas dimungkinkan untuk melakukan pembayaran dipercepat (“Pelunasan Dipercepat“). Pelunasan Dipercepat mengikuti persyaratan dan atau perhitungan Pemberi Fasilitas, dimana Penerima Fasilitas wajib untuk melunasi seluruh kewajibannya, berikut biaya-biaya yang mungkin timbul (apabila ada).

Pasal 4: Ketentuan Barang dan Barang Jaminan

  1. Pemberi Fasilitas bukanlah penjual Barang, sehingga tidak bertanggungjawab atas cacat Barang saat penyerahan/pemakaian. Apabila terdapat kondisi tersebut diatas, Penerima Fasilitas dapat menuntut Pihak Penyedia Barang.
  2. Sebagai jaminan pelunasan kewajibannya, Penerima Fasilitas wajib menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB dan asli faktur) atas Barang yang dibiayai kepada Pemberi Fasilitas. Pemberi Fasilitas dengan ini menjamin keberadaan dan keamanan bukti kepemilikan Barang Jaminan yang diserahkan, dan akan dikembalikan kepada Penerima Fasilitas saat dilunasinya seluruh kewajibannya.
  3. Penerima Fasilitas wajib memelihara dan menjaga Barang Jaminan, apabila terdapat kerusakan Barang Jaminan maka Penerima Fasilitas wajib untuk memperbaikinya dengan biaya yang ditanggung oleh Penerima Fasilitas Dan Penerima Fasilitas mengijinkan Pemberi Fasilitas/Kuasanya melihat Barang Jaminan dimanapun berada.
  4. Penerima Fasilitas dilarang untuk menjual/ memindahtangankan/ mengalihkan, menggadaikan, mengubah kondisi dan menyewakan Barang tanpa persetujuan tertulis Pemberi Fasilitas. Tindakan Penerima Fasilitas yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana karena dianggap melakukan tindakan penggelapan sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemberi Fasilitas tidak bertanggung jawab atas segala dampak hukum yang timbul akibat tindakan Penerima Fasilitas
  5. Pemberi Fasilitas berhak untuk menilai Barang Jaminan selama periode jangka waktu Akad, apabila Barang Jaminan dianggap Pemberi Fasilitas nilainya menjadi tidak layak, maka Penerima Fasilitas wajib mengganti Barang Jaminan dengan perhitungan nilai minimal sesuai dengan sisa kewajibannya.

Pasal 5 : Ketentuan Asuransi

  1. Penerima Fasilitas sepakat untuk mengasuransikan dengan leasing clause atas Barang Jaminan pada asuransi rekanan Pemberi Fasilitas, dengan biaya ditanggung Penerima Fasilitas.
  2. Saat Klaim Asuransi, Penerima Fasilitas wajib menginformasikan kepada Pemberi Fasilitas 2×24 jam setelah kejadian dan melengkapi dokumen klaim sesuai ketentuan. Keterlambatan melengkapi dokumen, sehingga klaim ditolak menjadi tanggung jawab Penerima Fasilitas. Penerima Fasilitas tetap wajib membayar kewajibannya sampai lunas. Selama proses klaim, Penerima Fasilitas tetap berkewajiban membayar angsuran/kewajibannya, apabila terlambat dikenakan denda sesuai ketentuan.
  3. Penerima Fasilitas sepakat untuk menggunakan pencairan klaim asuransi untuk membayar seluruh kewajibannya sampai lunas. Apabila terdapat kelebihan, maka akan dikembalikan kepada Penerima Fasilitas, namun demikian apabila masih terdapat sisa Kewajiban yang belum terbayarkan, maka Penerima Fasilitas wajib untuk melunasinya.

Pasal 6 : Hak dan Kewajiban Para Pihak

  1. Penerima Fasilitas menyatakan bahwa seluruh informasi dan dokumen yang disampaikan adalah benar dan akurat, dan apabila sebaliknya maka sepakat dinyatakan wanprestasi atas fasilitas ini.
  2. Penerima Fasilitas wajib melakukan Pengkinian Data dengan memberitahukan apabila terdapat perubahan informasi datanya (status pernikahan, tempat tinggal, nomor telepon, tempat pekerjaan dan informasi lainnya) kepada Pemberi Fasilitas.
  3. Bea materai dan ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan Akad ini menjadi tanggung jawab dan dibayar oleh Penerima Fasilitas. Dan Para Pihak sepakat bahwa seluruh pembukuan/pencatatan Pemberi Fasilitas merupakan bukti mengikat dan sempurna terhadap Penerima Fasilitas.
  4. Penerima Fasilitas berhak mendapatkan informasi terkait perubahan Akad/ Produk Layanan (apabila ada) selambatnya 30 hari sebelum diberlakukannya perubahan tersebut. Penerima Fasilitas berhak untuk menyampaikan keberatan/tidak setuju selambatnya 14 hari sejak tanggal pemberitahuan, melebihi jangka waktu tersebut maka dianggap menyetujui.
  5. Penerima Fasilitas menyatakan bahwa layanan/produk telah sesuai dengan kebutuhannya, dan Pemberi Fasilitas telah menyampaikan persetujuan/penolakan mengacu pada SLA yang berlaku.
  6. Pemberi Fasilitas dapat melakukan pengalihan piutang/hak tagih kepada pihak lain dengan memberikan pemberitahuan sebelumnya selambatnya 30 hari sebelum keberlakukan, dan Penerima Fasilitas dapat menyampaikan keberatan selambatnya 14 hari sejak tanggal surat pemberitahuan, apabila tidak maka dianggap melakukan persetujuan.

Pasal 7: Perlindungan Data Pribadi

  1. Pemberi Fasilitas akan menjaga kerahasiaan dan perlindungan data pribadi dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan yang berlaku, berikut memastikan cyber security yang berlaku. Atas data/informasi yang diberikan, Penerima Fasilitas dapat meminta salinan akses data/informasi kepada Pemberi Fasilitas.
  2. Penerima Fasilitas dengan ini menyatakan persetujuannya dan memberikan izin kepada Pemberi Fasilitas untuk menggunakan/memproses, melakukan pertukaran/transfer data/informasi Penerima Fasilitas untuk TUJUAN: Pengolahan/analisa persetujuan pembiayaan berikut menggunakan dukungan dari pihak ketiga untuk tujuan pengambilan putusan kredit/pembiayaan; Pemeriksaan dari regulator/instansi yang berwenang/pihak Bank/Lembaga Keuangan lainnya serta tujuan lainnya yang terkait dengan Akad Pembiayaan ini, termasuk namun tidak terbatas pada tujuan pemasaran produk jasa keuangan.
  3. Penerima Fasilitas mengizinkan Pemberi Fasilitas untuk memberikan informasi dan data Penerima Fasilitas kepada penyedia layanan Sertifikasi Elektronik rekanan Pemberi Fasilitas, dengan menyetujui syarat dan ketentuan https://privy.id/id/kebijakan-privasi dan Perjanjian Kepemilikan Sertifikat Elektronik, Kebijakan Privasi, serta Pernyataan Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik yang dapat diakses melalui https://repo.vida.id.

Pasal 8:  Penagihan

  1. Penagihan akan dilakukan kepada Penerima Fasilitas dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan norma masyarakat yang berlaku.
  2. Penerima fasilitas sepakat dan menyetujui untuk dilakukan penagihan ditempat alamat penagihan atau domisili Penerima Fasilitas, namun tidak terbatas pada tempat kedudukan Penerima Fasilitas lainnya apabila melakukan wanprestasi atas fasilitas pembiayaan ini.
  3. Penerima Fasilitas sepakat untuk dilakukan penagihan pembayaran yang dilakukan pada setiap hari kerja pukul 08.00 sd 20.00, dimana Penerima  Fasilitas setuju apabila melakukan wanprestasi atas pembayaran yang diperjanjikan  bersedia dilakukan penagihan diluar waktu tersebut.

Pasal 9:  Pernyataan Wanprestasi dan Penyerahan Barang Jaminan Secara Sukarela serta Pelunasan

  1. Telah terjadi wanprestasi apabila terdapat kejadian salah satu hal dibawah ini :
    1. Penerima Fasilitas minimal lalai/tidak memenuhi/gagal memenuhi satu/lebih Kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Akad ini.
    2. Penerima Fasilitas tidak/lalai/terlambat melakukan pembayaran angsuran/membayar namun melebihi tanggal jatuh temponya.
    3. Melakukan perbuatan yang dilarang dalam Akad ini, antara lain: menjual/ memindahtangankan/ mengalihkan/ menggadaikan/ mengubah Barang Jaminan tanpa persetujuan dari Pemberi Fasilitas.
    4. Tidak menjaga dan merawat Barang Jaminan dengan baik yang menjadi tanggung jawab dari Penerima Fasilitas.
    5. Penerima Fasilitas tersangkut perkara pidana yang diancam hukuman di atas 5 (lima) tahun, atau Penerima Fasilitas dinyatakan pailit, harta kekayaannya disita.
  2. Dengan terjadinya salah satu keadaan Wanprestasi/Cidera Janji tersebut di atas, maka: Pemberi Fasilitas memberi Surat Pemberitahuan/Surat Peringatan (I s.d Terakhir dengan jangka waktu dan informasi penagihan yang tercantum dalam surat tersebut) kepada Penerima Fasilitas untuk segera memenuhi kewajibannya.
  3. Apabila Penerima Fasilitas tidak melakukan kewajibannya meskipun telah diberi peringatan sesuai ketentuan, maka Penerima Fasilitas menyatakan diri telah terbukti melakukan Wanprestasi/Cidera Janji terhadap Akad ini.
  4. Terhadap tindakan Wanprestasi/Cidera Janji yang telah dilakukan dan diakui Penerima Fasilitas sebagaimana tersebut di atas, maka:
    1. Pemberi Fasilitas berhak menuntut pelunasan seketika dan sekaligus lunas kepada Penerima Fasilitas, dan
    2. Apabila tidak dilunasi Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan sepakat untuk menyerahkan Barang Jaminan secara sukarela yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan, untuk dilakukan penjualan dengan harga yang baik sesuai kondisinya guna melunasi seluruh kewajiban.

Pasal 10 : Penjualan Barang Jaminan

  1. Penerima Fasilitas dapat melakukan pelunasan/penyelesaian kewajibannya kepada Pemberi Fasilitas setelah dilakukan penyerahan Barang Jaminan.
  2. Pemberi Fasilitas akan melakukan penjualan atas Barang Jaminan melalui proses penjualan Barang Jaminan dengan mekanisme penjualan lelang atau di bawah tangan berdasarkan persetujuan Penerima Fasilitas.
  3. Hasil penjualan Barang Jaminan akan diperhitungkan sebagai pembayaran seluruh Kewajiban Penerima Fasilitas, jika terdapat kekurangan maka Penerima Fasilitas tetap diwajibkan membayar sisanya sampai dengan lunas. Namun demikian sebaliknya jika terdapat kelebihan akan dikembalikan kepada Penerima Fasilitas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dilakukan pelunasan.

Pasal 11 : Jangka waktu dan Berakhirnya Akad

Akad ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak, dan telah memenuhi ketentuan masa jeda Akad, dimana  akan berakhir apabila Penerima Fasilitas telah melunasi seluruh Kewajiban berdasarkan Akad ini.

Pasal 12 : Pengaduan Konsumen dan Penyelesaian Sengketa

  1. Penerima Fasilitas dapat melakukan Pengaduan Konsumen melalui halomega@megafinance.co.id/hotline (021)22777999 dan akan diberikan bukti konfirmasi penerimaan pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku serta ditatakelolakan dengan tertib.
  2. Penerima Fasilitas wajib melengkapi dokumen pendukung keluhan yang dipersyaratkan selambatnya 10 hari kerja sejak pengaduan. Apabila telah lengkap maka Pemberi Fasilitas dapat menanggapi/menindaklanjuti selambatnya 10 hari kerja sejak lengkap. Pemberi Fasilitas dapat menolak pengaduan apabila dokumen tidak lengkap dan atau sesuai ketentuan pengecualian yang berlaku.
  3. Segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan Akad ini, Para Pihak setuju untuk memilih cara penyelesaian secara musyawarah mufakat antara Para Pihak. Jika tidak dapat diselesaikan, maka Para Pihak sepakat diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang telah disetujui oleh OJK, dalam hal ini adalah LAPS SJK, di mana putusan LAPS SJK bersifat final dan mengikat Para Pihak.
  4. Jika tidak menggunakan LAPS SJK, maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui pengadilan dengan memilih domisili hukum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 13 : Keadaan Memaksa

  1. Segala permasalahan yang timbul akibat adanya keadaan memaksa (force majeure) akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak.
  2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa, maka salah satu pihak wajib memberikan pemberitahuan dan menyampaikan bukti yang relevan selambatnya 7 (tujuh) hari sejak kejadian memaksa. Keterlambatan pemberitahuan dapat menjadikan tidak diterimanya pemberitahuan keadaan memaksa tersebut.

Pasal 14: Lain-lain

  1. Segala sengketa atau risiko kerugian lainnya yang timbul selama Akad ini berlangsung, termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumentasi/Barang/Barang Jaminan, tidak akan menghalangi pelaksanaan Akad ini.
  2. Jika terdapat pihak lain yang terkait dalam pembiayaan ini, maka:
    – Pemberi Fasilitas berhak mewakili dengan menerima kuasa atau menunjuk wakil dengan memberi kuasa kepada pihak lain tersebut untuk menandatangani,
       mengurus serta melaksanakan segala hak, kepentingan, tanggung jawab dan
    Kewajiban selaku Pemberi Fasilitas/yang diwakilinya.
    -Pemberi Fasilitas berhak atas angsuran dan jaminan secara paripasu dan proporsional menurut pembiayaan, sesuai hak masing-masing.
  3. Semua kuasa dan wewenang yang diberikan Penerima Fasilitas kepada Pemberi Fasilitas sebagaimana tercantum dalam Akad ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Akad ini. Oleh karena itu kuasa tersebut tidak akan berakhir oleh sebab apapun termasuk sebab yang diatur dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdata selama Penerima Fasilitas belum melunasi kewajibannya/belum memenuhi ketentuan dalam Akad ini.
  4. Semua lampiran dan dokumen-dokumen yang turut ditandatangani dalam rangka Akad ini, menjadi satu kesatuan dengan Akad ini. Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Akad ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
  5. Akad ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
  6. Penandatanganan perjanjian dan verifikasi identitas dilakukan secara digital dengan tandatangan dan verifikasi digital yang tersertifikasi.